anggota komisi X DPR RI dedi gumelar alias miing menilai anggaran untuk UN tahun 2012 sebesar Rp 500 miliar sangat rawan di korupsi. oleh karena itu , perlu pengawasan terhadap dana yg di kucurkan melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan tersebut.
namun kata miing. "tidak hanya nggarn pendidikan, namun semua anggaran rawan di korupsi, untuk tahun ini nilai anggaran yg di kucurkan untuk UN cukup besar, tidak hanya anggaran UN saja yg rawan di korupsi, semua mata anggaran APBN juga rawan" kata miing.
meski banyak menerima kritik dari berbagai kalangan terkait UN, namun sampai saat ini pemerintah masih ngotot untuk menyelenggarakannya, mantan anggota bagito group tersebut mengatakan ada banyak faktor kenapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN.
antara lain faktor politis yakni meniru model pendidikan barat, serta anggaran, padahal semestinya UN tidak perlu diadakan jika sebagai penentu kelulusan, "saya yg termasuk menentang UN, kalau UN tersebut untuk menentukan kelulusan" tegasnya.
UN kata miing, memang masih harus dan boleh di selenggarakan, asal di posisikan untuk alat memetakan standar mutu pendidikan, di indonesia sebab memang harus ada ukuran atau parameter keberhasilan.
namun bukan untuk menentukan kelulusan "masak anak Gunung kidul atau papua disamakan dengan anak jakarta, ini sangat tidak adil, pendidikan kita harus berkeadilan, saya tidak habis pikir mengapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN" kata miing
menyinggung masalah pengambil alihan pencetak soal UN 2012 dari provinsi ke pusat, miing mengatakan tidak masaah, karena hal itu hanya soal teknis, "itu hanya soal teknis saja, tidak ada masalah tapi sekali lagi,saya berharap UN tdak untuk menentukan kelulusan siswa, ini akan sangat membebani anak-anak katanya.
namun kata miing. "tidak hanya nggarn pendidikan, namun semua anggaran rawan di korupsi, untuk tahun ini nilai anggaran yg di kucurkan untuk UN cukup besar, tidak hanya anggaran UN saja yg rawan di korupsi, semua mata anggaran APBN juga rawan" kata miing.
meski banyak menerima kritik dari berbagai kalangan terkait UN, namun sampai saat ini pemerintah masih ngotot untuk menyelenggarakannya, mantan anggota bagito group tersebut mengatakan ada banyak faktor kenapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN.
antara lain faktor politis yakni meniru model pendidikan barat, serta anggaran, padahal semestinya UN tidak perlu diadakan jika sebagai penentu kelulusan, "saya yg termasuk menentang UN, kalau UN tersebut untuk menentukan kelulusan" tegasnya.
UN kata miing, memang masih harus dan boleh di selenggarakan, asal di posisikan untuk alat memetakan standar mutu pendidikan, di indonesia sebab memang harus ada ukuran atau parameter keberhasilan.
namun bukan untuk menentukan kelulusan "masak anak Gunung kidul atau papua disamakan dengan anak jakarta, ini sangat tidak adil, pendidikan kita harus berkeadilan, saya tidak habis pikir mengapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN" kata miing
menyinggung masalah pengambil alihan pencetak soal UN 2012 dari provinsi ke pusat, miing mengatakan tidak masaah, karena hal itu hanya soal teknis, "itu hanya soal teknis saja, tidak ada masalah tapi sekali lagi,saya berharap UN tdak untuk menentukan kelulusan siswa, ini akan sangat membebani anak-anak katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar